Published: Thursday, 22 April, 2010

Pemimpin bangsa Indonesia di masa depan diharapkan memiliki komitmen dan political will yang kuat terhadap program pemenuhan dan pembangunan perumahan yang merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945. Komitmen dan political will itu sangat diperlukan untuk menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman.

Sinergi stakeholder perumahan antara pemerintah, dunia perbankan, pengembang sektor properti, dan masyarakat harus terbina dengan baik untuk terus memenuhi backlog
(kekurangan) perumahan yang layak huni yang saat ini masih besar, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, pelaksanaan program pembangunan perumahan yang berkelanjutan juga perlu menjadi komitmen pemerintahan yang akan datang. Pasalnya, tanggung jawab pembangunan perumahan yang berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintahan saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), pelaku, dan masyarakat itu sendiri.